PENANGANAN PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Terjadinya pelanggaran hak warga negara disebabkan oleh tindakan pengingkaran terhadap kewajiban. Pengingkaran terhadap kewajiban bisa saja dilakukan oleh pemerintah atau warga negara itu sendiri. Bentuk Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Oleh sebab itu, penyelerasan antara hak dan kewajiban perlu dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sehingga pemerintah dan warga negara bisa melangsungkan kehidupan bernegara dengan baik.
Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bisa diatasi apabila hukum di Indonesia benar-benar bisa ditegakkan. Sistem Hukum dan Peradilan Indonesia Mengoptimalkan peran lembaga selain lembaga tinggi negara penting dilakukan agar penegakkan hak dan kewajiban bisa dilakukan dengan efektif. Lembaga tersebut antara lain Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, Ombudsman Republik Indonesia, dan KPK. Meningkatkan kesadaran masyarakat Kesadaran masyarakat di sini berhubungan dengan prinsip-prinsip kesadaran bernegara. Kesadaran bernegara paling sederhana adalah memahami hak dan kewajiban warga negara. Kesadaran masyarakat tentang bernegara dapat ditingkatkan melalui pendidikan formal ataupun non formal.
1. Upaya Pemerintah dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering Anda dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisasi atau bahkan dihilangkan. Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
a. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 25 kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.
b. Mengoptimalkan peran lembagalembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah.
d. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.
e. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi) maupun non-formal (kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus).
f. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
g. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing.
Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembagalembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum. Penegakan hak dan kewajiban warga negara:
a. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum (pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan sebagainya) dan tindak pidana terorisme. Selain itu kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas.
b. Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar dan sebagainya.
c. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasuskasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara.
d. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
2. Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Upaya untuk mencegah dan menangani berbagai pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban bangsa dan negara telah dilakukan berbagai pihak, namun tentu saja jika hal tersbeut tidak dibarengi itikad bersama bisa jadi akan sia-sia. Untuk itu, perlu kiranya membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara.
a. Membangun Partisipasi Masyarakat
Membangun partisipasi masyarakat sangat penting guna menciptakan keseimbangan yang terjadi di masyarakat, karena pemerintah saja tidak cukup dan kita perlu partisipasi masyarakat secara luas. Sayangna, tidak semua masyarakat sadar akan hal tersebut, karena itu masyarakat pelru dibangunkan, disadarkan, agar kita bisa hidup berdampingan dan penuh tooleransi bersama.
b. Partisipasi Warga Negara di Lingkungan Keluarga
Di lingkungan keluarga misalnya, kita bisa memulainya dnegan memberikan contoh yang baik kepada adik-adik kita, memberikan pengertian secara halus kepada orang tua kita, atau saudara-saudara kita yang belum mengerti. Jika di lingkungan keluarga sudah terbantuk, langkah selanjutnya di masyarakat atau di lingkungan di luar keluarga akan lebih mudah.
c. Partisipasi Warga Negara di Lingkungan Sekolah
Di lingkungan sekolah, kita bisa mengajak teman-teman kita dengan memberikan contoh, tidak sekadar ungkapan, ataupun perintah. Jika kita merupakan seorang pendidik, kita bisa ajarkan murid didik kita, dan rekan-rekan seprofesi kita tentu tanpa dengan menggurui mereka.
Lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang tepat untuk mengajak masyarakat luas, memulai mengajak ke hal-hal yang baik, mencoba untuk menerapkan agar mereka baik pengajar maupun murid-murid untuk ikut berpartisipasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara.
d. Partisipasi Warga Negara di Lingkungan Masyarakat
Di lingkungan masyarakat kita berhadapan dengan lingkungan yang lebih luas, dan bahkan tidak terbatas seperti lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah.
TUGAS
Setelah kalian menonton vidio ibu minta kalian menyimak isi vidio tentang apa, kalian membuat 2 soal dari isi vidio lalu disertakan dengan jawaban.
Comments